Jumat, 28 Desember 2012

Sejarah Indonesia

PERISTIWA-PERISTIWA
POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA
PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN


A.    Proses Kembalinya ke Negara Kesatuan RI (NKRI)
      Penanda tanganan pengakuan kedaulatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Sedangkan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RIS. Berdasarkan UUD RIS bentuk negara adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Adapun tujuh negara bagian RIS tersebut adalah: Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Madura Negara Indonesia Timur Republik Indonesia. Sedangkan kesembilan daerah otonom itu adalah: 1) Riau 2) Banjar 3) Bangka 4) Kalimantan Tenggara 5) Belitung 6) Kalimantan Timur 7) Kalimantan Barat 8) Jawa Tengah 9) Dayak Besar
      Kesepakatan ini sering disebut dengan piagam persetujuan, yang isinya sebagai berikut:
  1. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
  2. Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945.
B.     Pemilihan Umum I tahun 1955 di tingkat pusat dan daerah
Pada Pemilu I tahun 1955 rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih anggota badan konstitusi. Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pidato presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato yang terkenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
C.    Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan pengaruh yang ditimbulkannya
1.      Hubungan Pusat Daerah
Pemilu I yang merupakan pengalaman awal tersebut telah terlaksana dengan lancar dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.      Persaingan Golongan Agama dan Nasionalis
Persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis/sosialis/non Islam mulai terasa sejak tahun 1950. Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri. Kabinet-kabinet secara berturut-turut sebagai berikut:
a.       Kabinet Natsir (6 September 1950 – 20 Maret 1951)
b.      Kabinet Sukiman (tanggal 26 April 1951 – Februari 1952)
c.       Kabinet Wilopo (April 1952 – 2 Juni 1953)
d.      Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
3.      Pergolakan Sosial Politik
Adapun secara singkat terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang merupakan pergolakann sosial politik pasca kedaulatan tersebut sebagai berikut:
a.       Pemberontakan angkatan perang Ratu Adil (APRA)
b.      Pemberontakan Andi Azis
c.       Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
d.   Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Pemberontakan piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)