PERISTIWA-PERISTIWA
POLITIK DAN
EKONOMI INDONESIA
PASCA
PENGAKUAN KEDAULATAN
A. Proses
Kembalinya ke Negara Kesatuan RI (NKRI)
Penanda tanganan pengakuan kedaulatan tersebut
dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Sedangkan Undang-Undang Dasar atau
konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RIS. Berdasarkan UUD RIS
bentuk negara adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian dan
sembilan daerah otonom. Adapun tujuh negara bagian RIS tersebut adalah: Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Negara Indonesia
Timur, Republik
Indonesia. Sedangkan kesembilan daerah otonom itu adalah: 1) Riau 2) Banjar 3) Bangka 4) Kalimantan Tenggara 5) Belitung 6) Kalimantan Timur 7) Kalimantan Barat 8) Jawa Tengah 9) Dayak Besar
Kesepakatan ini
sering disebut dengan piagam persetujuan, yang isinya sebagai berikut:
- Kesediaan
bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang
berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Penyempurnaan
Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945.
B. Pemilihan
Umum I tahun 1955 di tingkat pusat dan daerah
Pada Pemilu I tahun 1955 rakyat selain memilih anggota
DPR juga memilih anggota badan konstitusi. Pada tanggal 22 April 1959 di
hadapan konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan
untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pidato presiden Soekarno berpidato pada tanggal
17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato yang
terkenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) oleh
DPAS dan MPRS dijadikan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
C. Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan pengaruh yang ditimbulkannya
1.
Hubungan Pusat
Daerah
Pemilu I yang merupakan pengalaman awal tersebut telah
terlaksana dengan lancar dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.
Persaingan
Golongan Agama dan Nasionalis
Persaingan antara kelompok Islam dan kelompok
nasionalis/sosialis/non Islam mulai terasa sejak tahun 1950. Partai-partai
politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan
hanya mementingkan golongannya sendiri. Kabinet-kabinet secara berturut-turut
sebagai berikut:
a.
Kabinet Natsir
(6 September 1950 – 20 Maret 1951)
b.
Kabinet Sukiman
(tanggal 26 April 1951 – Februari 1952)
c.
Kabinet Wilopo
(April 1952 – 2 Juni 1953)
d.
Kabinet Ali
Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
3.
Pergolakan
Sosial Politik
Adapun secara singkat terjadinya
pemberontakan-pemberontakan yang merupakan pergolakann sosial politik pasca
kedaulatan tersebut sebagai berikut:
a.
Pemberontakan
angkatan perang Ratu Adil (APRA)
b.
Pemberontakan
Andi Azis
c.
Pemberontakan Republik
Maluku Selatan (RMS)
d. Pemberontakan
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Pemberontakan piagam
Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
